Penambangan Ilegal Terungkap di Taman Lele Ngaliyan: Aktivis Desak Penegakan Hukum Tegas

SEMARANG- Kasus penambangan galian C yang diduga ilegal di kawasan Taman Lele, Ngaliyan, Kota Semarang, memicu gelombang protes dari warga dan aktivis lingkungan. Dugaan penambangan tanpa izin ini semakin mencuat setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Tengah mengonfirmasi bahwa mereka belum pernah memberikan rekomendasi lingkungan untuk lokasi tersebut.

“DLH Provinsi Jawa Tengah belum pernah memberikan rekomendasi lingkungan untuk lokasi galian C tersebut, ” ungkap perwakilan DLH Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (21/11/2024), membantah klaim yang beredar di lapangan.

Baca juga: Dugaan Tipikor Dana Asabri, Kejagung Periksa Dua Orang Saksi

Pernyataan ini bertolak belakang dengan keterangan yang diberikan oleh Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya menyatakan bahwa lokasi penambangan telah memperoleh rekomendasi teknis dan persetujuan lingkungan pada Rabu (20/11/2024). Ketidaksesuaian informasi ini menambah kecurigaan adanya praktik yang tidak transparan antara pihak penambang dan instansi terkait.

Dampak Lingkungan yang Mengancam
Warga sekitar dan aktivis lingkungan pun mulai merasakan dampak nyata dari aktivitas tambang ilegal ini. Selain merusak ekosistem Taman Lele yang menjadi salah satu area hijau di Semarang, aktivitas tersebut juga dinilai membahayakan keselamatan masyarakat sekitar.

Baca juga: Polri: Interpol Telah Terbitkan Yellow Notice Pencarian Anak Ridwan Kamil

"Kegiatan penambangan ini telah berlangsung hampir dua tahun dan terus merusak lingkungan. Kami khawatir akan dampaknya yang lebih besar jika tidak segera dihentikan, " ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Aktivis lingkungan mendesak agar penegak hukum segera turun tangan untuk menghentikan penambangan ilegal ini. Mereka menegaskan bahwa pelaku dapat dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba yang mengatur ancaman pidana hingga lima tahun penjara dan denda maksimal Rp100 miliar.

Baca juga: Jaksa Agung RI Lakukan Penyelidikan Dugaan Kasus Tipikor Proyek Pembangunan Pabrik Blast Furnance

Tuntutan Kejelasan dan Keadilan
Sementara itu, warga dan aktivis menuntut agar pihak berwenang segera melakukan investigasi menyeluruh terkait izin yang dikeluarkan oleh instansi-instansi terkait.

“Kami hanya ingin keadilan. Jangan biarkan hukum dilanggar demi kepentingan segelintir pihak yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga, ” ujar salah satu aktivis yang turut berpartisipasi dalam aksi protes.

Baca juga: Isu KSB Hangat, Adi Purnomo Tebar Isu Suap

Kasus ini menambah panjang daftar masalah terkait penambangan ilegal di Jawa Tengah, yang seringkali melibatkan ketidaktegasan pemerintah dan ketidaktransparanan proses izin. Warga dan aktivis berharap penegak hukum dapat mengambil langkah tegas untuk menghentikan aktivitas yang merusak ini dan memastikan bahwa aturan yang ada ditegakkan tanpa pandang bulu.

(Tim Investigasi)
Aktivis Lingkungan Semarang

Baca juga: Kapolri Sebut Sabu Yang Ditangkap Ditresnarkoba Polda Jabar 1,196 ton